No. 0011/SP-NPM/II/2012. Jakarta , Februari 2012
Kepada
Yth,
Bapak/Ibu
Di Tempat
Perihal : Penawaran Buku
Dengan
hormat,
Dalam
rangka mempercepat penyebaran informasi dan publikasi yang berhubungan erat
dengan kebijaksanaan Pemerintah, maka bersama ini kami CV. NOVINDO PUSTAKA
MANDIRI, sebagai penerbit/percetakan buku perundang-undangan, mengajukan
terbitan buku baru.
Data Teknis Buku : Ukuran 14,5 x 21
cm, Edisi Lux, Kertas HVS 70 gram
Adapun
Judul dan Harganya sebagai berikut :
1.
|
ISBN :
-978-979-9250-84-1
vi, 122 hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
2.
|
Himpunan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Tahun 2007.
ISBN :
978-979-9250-85-8
vii, 128 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
3.
|
Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Ttg. Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Ttg. Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ISBN :
978-979-9250-86-8
vi, 193 hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 40.000,-
|
4.
|
Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
ISBN :
978-979-9250-87-2
viii, 418 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
5.
|
Dua Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Administrasi
Kependudukan.
ISBN :
978-979-9250-88-9
vi, 176 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
6.
|
Undang-undang Republik
Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
ISBN :
978-979-9250-89-6
vi, 198 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
7.
|
Tindak Lanjut
Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2007 Berisikan : Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris-Penatagunaan-Penerbitan dan
Pendaya-gunaan Tanah Terlantar Pengadaan Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum Hak Guna Usaha, Bangunan dan Hak Pakai-Wakaf-Pencabutan-Larangan-Pemakaian-Hak
Tanggung Hunian oleh Orang Asing-Pejabat PPAT.
ISBN :
978-979-9250-90-2
xi, 610 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 150.000,-
|
8.
|
Lima
Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Perlindungan Saksi dan Korban, Perilndungan Anak,
Pengadilan Anak Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk
Diskriminasi terhadap perempuan.
ISBN :
978-979-9250-91-9
viii, 194 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
9.
|
Tiga Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang
Penananggulangan Bencana-Penanaman Modal-Penataan Ruang.
ISBN : 978-979-9250-92-6
vi, 206 hlm ----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
10.
|
Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam Negeri Bagi Pajabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2007 (Permenkeu No. 45/PMK. 05/07).
ISBN : 978-979-9250-93-3
xii, 214 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
11.
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional.
ISBN : 978-979-9250-94-0
vi, 128 hlm ----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
12.
|
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Permendagri No. 23 Tahun 2007).
Dilengkapi :
Permendagri Nomor 24, 25, dan 28 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah-Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah- Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah.
ISBN : 978-979-9250-95-7
Viii, 358 hlm ---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 80.000,-
|
13.
|
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Th. 2007).
Dilengkapi :
- Permendagri No. 16 Th. 2007 Tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD.
- Peraturan Menteri Keuangan No.
45/PMK. 02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Devisid
APBD dan Pinjaman Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No.
45/PMK. 02/2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
ISBN : 978-979-9250-96-4
viii, 140 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
14.
|
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Standar Kepala Sekolah/Madrasah
Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas Standar Kualifikasi Akademik Dan
Kompetensi Guru Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Seritifikasi Guru Dalam
Jabatan Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan
Menengah Standar Penilaian Pendidikan
(Permendiknas Nomor : 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 th 2007).
Dilengkapi Tunjangan Tenaga Kependidikan Standar Isi Dan Standar Kopetensi Pembinaan Prestasi Peserta Didik Pedoman
Pelaksanaan Gerakan Nasional Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi PNS.
ISBN : 978-979-9250-97-1
Xii, 388 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
15.
|
Dasar Hukum dan
Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Undang-undang Rumah
Susun.
Lampiran : -
Substansi-Kronologis-Pembangunan-Pertelaan-Perizinan-Perbedaan Sertifikat
Tanah dan Sertifikat Akta Satuan-Proses Pelaksanaan Sertifikat-Blanko Akta
Jual Beli atas Sertifikat Tanah Blanko Jual Beli atas Sertifikat Atas Satuan.
ISBN :
978-979-9250-98-8
xv, 623 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 175.000,-
|
16.
|
Peraturan
Pemerintah RI No. 41, 43, 45 Th. 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah,
-Perubahan Atas PP No. 48/05 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil, - Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan
Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Dilengkapi :
- PP No. 47 dan 48
Th. 2005 Tentang Jabatan Rangkap/ Pengangkatan Tenaga Honorer.
- Permenkeu No. 21
dan 22/PMK.05/2007 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur/ Pemberian
Uang Makan bagi PNS.
ISBN :
978-979-9250-99-5
Vii, 153 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
17.
|
Pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota. (PP No. 38 Th. 2007)
ISBN :
978-902-8012-00-3
xxxxiv, 856 hlm
-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 180.000,-
|
18.
|
Undang-Undang
Republik
- PP No. 76 Th. 2007 Ttg Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
- PP No. 77 Th. 2007 Ttg Daftar Bidang Usaha
yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang
penanaman modal.
- Contoh-contoh Akta/Draf standar akta
perseroan terbatas.
ISBN :
978-602-8012-01-0
vi, 438 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 80.000,-
|
19.
|
Peraturan
ISBN :
979-602-8012-02-7
viii, 215 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
20.
|
Undang-Undang
Republik
ISBN :
978-602-8012-03-4
viii, 250 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
21.
|
Hukum Perusahaan
Oleh : Suyud
Margono, SH., MHum.
ISBN : 978-602-8012-05-6
x, 310 hlm. (Edisi Biasa)
-------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
22.
|
Hukum Investasi
Asing
Oleh : Suyud
Margono, SH., MHum.
ISBN : 978-602-8012-06-5
vi, 134 hlm. (Edisi Biasa)
------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
23.
|
Peppres No. 95 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
ISBN : 978-602-8012-07-2
xii, 440 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 75.000,-
|
24.
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
ISBN : 978-602-8012-08-9
Xii, 317 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
25.
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk
Pelaksanaannya ( Permenkeu. No. 62/PMK.05/2007 ), dilengkapi : penertiban
rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja pedoman koreksi
kesalahan laporan keuangan.
ISBN : 978-602-8012-09-6
X, 186 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
26.
|
Petunjuk Teknis Peraturan
pemerintah tentang organisasi perangkat daerah Tahun 2007.
Berisikan : PPRI No. 41 Th 2007
Ttg Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri No. 57 Th 2007 Ttg Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri No. 64 Th 2007 Ttg Pedoman
Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
ISBN : 978-602-8012-10-2
Vi, 120 hlm
----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
27.
|
Peraturan Pemerintah Tentang
Pilkada dan Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
Berisikan :
- PPRI No. 17 Th. 2005 tentang
perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan,
pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala
daerah.
- PPRI No. 25 Th. 2007 tentang
perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang
pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil
kepala daerah.
- Permendagri No. 44 Th. 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
ISBN : 978-602-8012-11-9
Viii, 122 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 40.000,-
|
28.
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah.
Dilengkapi :
- Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
ISBN : 978-602-8012-12-6
Viii, 246 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
29.
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.
Dilengkapi :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
ISBN : 978-602-8012-13-3
Viii, 138 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 40.000,-
|
30.
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dilengkapi :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
ISBN : 978-602-8012-14-0
Viii, 124 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
31
|
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik.
Dilengkapi :
- Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik.
- Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan
Laporan Penggunaan Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.
- Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
ISBN : 978-602-8012-15-7
Xiv, 350 hlm ---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
32
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 dan 78 Tahun 2007
tentang Lambang Daerah dan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah.
Dilengkapi :
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintah Daerah.
ISBN : 978-602-8012-16-4
Viii, 358 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 75.000,-
|
33
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 dan 6 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah dan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Dilengkapi :
- Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Kerjasama Pembangunan Perkotaan.
- Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
ISBN : 978-602-8012-17-1
Viii, 270 hlm
---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
34
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Dilengkapi : UU tentang. Keuangan Negara-Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak K.B dan Bea Balik Nama K.B-Rencana Kerja Depdagri Tahun
2008-Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan
Perceraian, Pemberian izin Cuti Keluar Negeri dengan Alasan Penting,
Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS dilingkungan
Depdagri.
ISBN : 978-602-8012-18-8+
x, 186 (12A) hlm
----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
35
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Dilengkapi : UU Nomor 33/04 ttg Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
ISBN : 978-602-8012-19-5
viii, 208 (14A) hlm
--------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
36
|
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 7 dan 8 Tahun 2008 Tentang : - Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan. - Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dilengkapi : UU Nomor 25/2004 ttg
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
ISBN : 978-602-8012-20-1
viii, 186 (14A) hlm
--------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
37
|
Peraturan Presiden Republik
Dilengkapi :
- UU Nomor 24/2007 ttg
Penanggulangan Bencana.
- PP No. 21 Th. 2008 Ttg.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- PP No. 22 Th. 2008 Ttg. Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- PP No. 23 Th. 2008 Ttg. Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana.
ISBN : 978-602-8012-21-8
viii, 234 (14A) hlm
--------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
38.
|
Seri Himpunan Peraturan
Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 Buku 1 dan 2 (SHPKRI I) (SHPKRI 2)
ISBN : 978-602-8012-22-5
xxii, 2098 (14A) hlm
-----------------------------------------------------------------
|
Rp. 550.000,-
|
39.
|
Peraturan Pemerintah Republik
Desa – Kelurahan – Kecamatan
ISBN : 978-602-8012-23-2
xii, 644 (14A) hlm
--------------------------------------------------------------------
|
Rp. 150.000,-
|
40.
|
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ISBN : 978-602-8012-24-9
ix, 258 (14A) hlm. Edisi Lux
---------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
41
|
Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2008 (Perubahan Pertama & Kedua
Permenkeu No. 45, 62/PMK.05/2007 – No. 07/PMK.05/2008
Dilengkapi :
Peraturan Pemerintah, Permenkeu & Permendagri tentang
Pemberhentian – Disiplin – Kenaikan Pangkat – Pengangkatan – Gaji – Pensiunan
– Pemberian Uang Makan – Kerja Lembur & Pemberian Unag Lembur – Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
ISBN : 978-602-8012-25-6
xii, 478 (16A) hlm. Edisi Lux
--------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
42
|
Undang-undang
Merek/Trademarks Law & Undang-undang Hak Cipta/Copyright Law.
ISBN : 978-602-8012-26-3 (soft cover)
X, 276 (16A) hlm.
---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
43
|
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal.
Dilengkapi :
- UU No. 25 Th.
1992 Ttg. Perkoperasian
- UU No. 9 Th. 1995
Ttg. Usaha Kecil
- UU No. 25 Th.
2007 Ttg. Penanaman Modal
- PP No. 44 Th.
1997 Ttg. Kemitraan
- PP No. 32 Th.
1998 Ttg. Pembinaan
ISBN : 978-602-8012-27-6
X, 362 (16A) hlm. Edisi Lux
---------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
44
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
ISBN : 978-979-9250-28-7
vii, 72 (16A) hlm. Edisi Lux
----------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
45
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
ISBN : 978-602-8012-29-4
xi, 412 (16A) hlm. Edisi Lux
---------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
46
|
Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
ISBN : 978-602-8012-30-0
xii, 290 (16A) hlm. Edisi Lux
--------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
47
|
Seri Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008.
Periode Januari –
Maret Buku 1 & 2 (SHPPRI 1 &2)
ISBN : 978-602-8012-31-7 (No. Jil. Lengkap)
978-602-8012-32-4 (Jil. 1)
978-602-8012-33-1 (Jil. 2)
xx, 2284 (16A) hlm. Edisi Lux
-------------------------------------------------------
|
Rp. 550.000,-
|
48.
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Th. 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
Dilengkapi :
-
PPRI No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
-
Permenkeu No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggung Jawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
-
Permenkeu No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar biaya
Umum Tahun Anggaran 2009
ISBN :
978-602-8012-34-8
xi, 222 (16A) hlm
---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
49.
|
PP RI Nomor 38
Th. 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah
Dilengkapi :
PP Nomor 6 tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
ISBN :
978-602-8012-35-5
Viii, 134 (16A)
hlm --------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
50.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 & 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik – Keterbukaan Informasi Publik.
Dilengkapi :
Undang-Undang tentang Pers
ISBN : 978-602-8012-36-2
xii, 158 (16A) hlm.
--------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
51.
|
Undang-Undang
Republik
ISBN : 978-602-8012-37-9
viii, 274 (16A)
hlm. -------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
52.
|
Undang-Undang
& Peraturan Pemerintah Republik
Edisi Tahun 2008
ISBN : 978-602-8012-38-6
xii, 196 (16A) hlm. --------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
53.
|
PPRI Nomor 47
& 48 Th. 2008 Ttg. Wajib Belajar Pendanaan Pendidikan.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 20 Th. 2003 Ttg. Sistem Pendidikan
Nasional
-
PP RI No. 19 Th. 2005 Ttg. Standar Nasional
Pendidikan
-
Permendiknas RI No. 22 & 27 Th. 2007 Ttg.
Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan
dalam Proses Pmebelajaran untuk SMA & Madrasah Aliyah & Pendidikan
Kewarganegaraan untuk SMP dan Madrasah, Tsanawiyah
-
-
-
Kepmendiknas No. 358/C/Kep/DS/2003, No.
455,505/C/Kep/LK/2004 Ttg. Daftar Buku Pelajaran Pokok Yang Memenuhi Standar
Mutu untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
ISBN :
978-602-8012-39-3
X, 370 (18A) hlm
---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 80.000,-
|
54.
|
PPRI Nomor 49
tahun 2008 tentang Pilkada
Berisikan :
-
Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga.
-
Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
-
Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
ISBN :
978-602-8006-41-6
xii, 270 (18A)
hlm --------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
55.
|
Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
Berisikan :
- PPRI Nomor 63
tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- PPRI Nomor 16
tahun 2001 tentang Yayasan.
- UURI Nomor 28
tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas PPRI Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Yayasan.
ISBN : 978-602-80120-42-3
X, 108 (18A) hlm
----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
56.
|
Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
Berisikan :
- PPRI Nomor 63
tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- PPRI Nomor 16
tahun 2001 tentang Yayasan.
- UURI Nomor 28
tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas PPRI Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Yayasan.
Dilengkapi :
Peraturan
Pedoman Kerja Notaris
ISBN : 978-602-80120-42-3
X, 282 (18A) hlm
----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
57.
|
PPRI Nomor 60
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dilengkapi :
UURI Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
ISBN : 978-602-8012-43-0
xii, 198 (18A)
hlm --------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
58.
|
PPRI Nomor 65
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Berisikan :
- PPRI Nomor 32
Tahun 1979 ttg. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- PPRI Nomor 1
Tahun 1994 ttg. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- PPRI Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
- UURI Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- UURI Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.
ISBN : 978-602-8012-44-7
X, 156 (18A) hlm
----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
59.
|
Undang-Undang
Republik
Dilengkapi :
§ UURI tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).
§ UURI tentang
Pemerintahan Daerah (Perubahan Pertama dan Kedua).
ISBN :
978-602-8012-45-4
xvi, 334 (20a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
60.
|
Undang-Undang
Republik
Berisikan :
§ UURI No. 7 Th.
1983 tentang Pajak Penghasilan.
§ UURI No. 7 Th.
1991 ttg Perubahan Atas UURI No. 7 Th. 1983 tentang Pajak Penghasilan.
§ UURI No. 10 Th.
1994 ttg. Perubahan Atas UURI No. 7 Th. 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 7 Th. 1991.
§ UURI No. 7 Th.
2000 ttg. Perubahan Ketiga Atas UURI No. 7 Th. 1983 tentang Pajak
Penghasilan.
§ UURI No. 36 Th.
2008 ttg. Perubahan Keempat Atas UURI No. 7 Th. 1983 tentang Pajak Penghasilan.
ISBN :
978-602-8012-46-1
xii, 516 (20a)
hlm----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 110.000,-
|
61.
|
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan.
§ UURI No. 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
§ UURI No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.
§ UURI No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
§ PPRI No. 66 Tahun
2008 tentang Besaran Nilai simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
ISBN :
978-602-8012-47-8
X, 232 (20a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
62.
|
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 ttg.
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Dilengkapi :
§ UURI No. 23 Th.
1999 tentang Bank
§ UURI No. 3 Th.
2004 ttg Perubahan Atas UURI No. 23 Th. 1999 ttg Bank
§ UURI No. 7 Th.
1992 tentang Perbankan.
§ UURI No. 10 Th.
1998 ttg Perubahan Atas UURI No. 7 Th 1992 ttg Perbankan.
ISBN :
978-602-8012-48-5
X, 268 (20a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
63.
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak
Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, serta Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta
Janda/Dudanya dan Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Dilengkapi :
§ Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
§ Perubahan
Pertama, Kedua, Ketiga tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
§ Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.
ISBN :
978-602-8012-49-2
xii, 192 (18a)
hlm----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
64.
|
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
ISBN : 978-602-8012-50-8
xii, 168 (20a)
hlm----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
65.
|
Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berisikan :
Peraturan KPU Nomor 07, 09, 10,
11, 12, 13, 15, 17, 19, dan 20 Th 2008.
ISBN : 978-602-8012-51-
xiv, 432 (20a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 80.000,-
|
66.
|
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi.
Dilengkapi :
§ Undang-Undang No 11 Th 2008 ttg
Informasi dan Transakasi Elektronik
§ Undang-Undang Nomor 14 Th 2008
ttg Keterbukaan Informasi Publik.
ISBN : 978-602-8012-52-2
xii, 150 (20)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
67.
|
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis &
Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi Manusia.
Dilengkapi :
§ Pengesahan Konvensi Internasional
Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
§ Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
§ Perlindungan Saksi dan Korban.
§ Perlindungan Anak.
§ Pengadilan Anak.
§ Pengesahan Konvensi Mengenai
Pengahpusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
ISBN : 978-602-8012-53-9
xiv, 288 (20a)
hlm--------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
68.
|
8 Undang-Undang Republik
Tentang :
§ Penyelenggaraan Ibadah Haji.
§ Perjanjian Tentang Bentuan Timbal
Balik Dalam Masalah Pidana.
§ Pelayaran.
§ Pengelolaan Sampah.
§
§ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
§ Perbankan Syariah.
§ Kementerian Negara.
ISBN : 978-602-8012-54-6
xviii, 452 (20a)
hlm------------------------------------------------------------------
|
Rp. 120.000,-
|
69.
|
Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
Dilengkapi :
§ UURI No. 20 Th. 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
§ PPRI No. 19 th. 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional.
§ Perpres RI No. 9 Th. 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia.
§ Perpres RI No. 62 Th. 2005, No. 90, 94 Th. 2006, 62 Th. 2007 tentang
Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Atas Perpres RI No. 9 Th. 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia.
§ Keputusan Presiden No. 187/M Th.
2008 tentang Penetapan, Pembentukan, dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu.
ISBN : 978-602-8012-55-3
xii, 422 (22a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 80.000,-
|
70.
|
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 72 & 74 Tahun 2008 Ttg Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009 dan Dana Alokasi Umum Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009.
Dilengkapi :
§ UURI No. 41 Th.
2008 tentang APBN Th. Anggaran 2009.
§ PPRI No. 55 Th.
2005 tentang Dana Perimbangan.
ISBN :
978-602-8012-56-0
X, 152 ( 22a)
hlm----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
71.
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 ttg Guru.
Dilengkapi :
Undang-Undang Republik
ISBN :
978-602-8012-57-7
X, 128 (22a)
hlm----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
72.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia No. 43 Th. 2008 ttg. Wilayah Negara.
Dilengkapi :
Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
ISBN :
978-602-8012-58-2
Xii, 126 (22a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
73.
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.
Dilengkapi :
§ PPRI No. 73 Th.
1992 Ttg. Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
§ PPRI No. 63 Th.
1999 Ttg. Perubahan Atas PPRI No. 73 Th. 1992 T.tg. Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.
§ PPRI No. 39 Th.
2008 Ttg. Perubahan Kedua Atas PPRI No. 73 Th. 1992 Ttg. Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian.
§ UURI No. 2 Th.
1992 Ttg. Usaha Perasuransian.
ISBN :
978-602-8012-59-1
Xiv, 128 (22a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
74.
|
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan.
Dilengkapi :
§ UURI No. 6 Th.
1983 Ttg. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
§ UURI No. 9 Th.
1994 Ttg. Perubahan Atas UURI No. 6 Th. 1983 Ttg. Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan.
§ UURI No. 16 Th.
2000 Ttg. Perubahan Kedua Atas UURI No. 6 Th. 1983 Ttg. Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan.
§ UURI No. 28 Th.
2007 Ttg. Perubahan Ketiga Atas UURI No. 6 Th. 1983 Ttg. Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan.
ISBN :
978-602-8012-60-7
X, 448 (22a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 100.000,-
|
75.
|
Undang-Undang
Republik
Dilengkapi :
§ Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan
§ Undang-Undang
system Pendidikan Nasional.
ISBN :
978-602-8012-61-4
Xii, 228 (22a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
76.
|
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Bendahara serta
Penyampainnya.
Dilengkapi :
§ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin
Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
§ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik
§ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
§ Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
ISBN :
978-602-8012-62-1
Xii, 426 (22a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
77.
|
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Dilengkapi :
§ UURI No. 10 Th.
2008 Ttg. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
§ PPRI No. 5 Th.
2009 Ttg. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
§ PPRI No. 14 Th.
2009 Ttg. Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanya Pemilihan
Umum.
ISBN :
978-602-8012-63-8
Xii, 266 (22A)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
78.
|
Undang-Undang
Arbitrase & Penyelesaian Sengketa Alternatif & Undang-Undang Larangan
Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Editor :
§ Suyud Margono, SH., M.Hum.
§ Arus Akbar
Silondae, SH., LLM.
§ Yakobus Eko
Adrianto, SH.
§ Anang Hartono,
SH.
( With : Easy
Format, English Version)
ISBN :
978-602-8012-64-5
X, 174 (22a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
79.
|
Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah.
Dilengkapi :
Undang-Undang Perbankan Syariah
Editor :
§ Suyud Margono, SH., M.Hum.
§ Arus Akbar
Silondae, SH., LLM.
§ Nasroen
Yasabari, SH.
§ Anang Hartono,
SH.
ISBN :
978-602-8012-65-2
xviii, 256 (22a)
hlm--------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
80.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia No. 3 Th. 2009 ttg. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Dilengkapi :
§ UURI No. 5 Th.
2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung.
§ UURI No. 14 Th.
1985 tentang Mahkamah Agung.
§ UURI No. 4 Th.
2994 tentang Kekuasaan Kehakiman.
ISBN :
978-602-8012-66-9
X, 136 (22a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
81.
|
Tiga
Undang-Undang Republik
Tentang :
§ Penerbangan
§ Kepariwisataan
§ Kesejahteraan
Sosial
ISBN :
978-602-8012-67-6
xiv, 370 (24a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 75.000,-
|
82.
|
Tindak Lanjut
Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2009.
Berisikan :
§ Peraturan
Jabatan PPAT
§ Penetapan
Formasi PPAT
§ Kewajiban
Membuat Laporan Bulanan PPAT
§ Penunjukan
Pjs/Plh/Plt Camat Sebagai PPAT Sementara
§ Pemberian Pengurangan
dan Tata Cara Penelitian Surat Setoran BPHTB
§ Petunjuk Teknis
Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak
Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan
§ Penyederhanaan
dan Percepatan Standar Prosedur, Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Tertentu
§ Bentuk dan Tata
Cara Pengisian serta Pendaftaran Atas Pemisahan Rumah Susun
§ Hak Tanggungan
Meliputi : Sentuk Surat Kuasa Membebankan, Akta Pemberian, Buku Tanah,
Sertifikat, Pendaftaran dan Persyaratan.
ISBN :
978-602-8012-68-3
Xiv, 520 (24a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 150.000,-
|
83.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 & 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia & Pertambangan Mineral dan Batubara
ISBN :
978-602-8012-69-0
Xii, 146
(24a)-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
84.
|
Peraturan
Pemerintah tentang Kenaikan Gaji Baru, Penetapan Pensiun Pokok dan Tunjangan
Tahun 2009.
§ P N S
§ T N I
§ KEPOLISIAN
§ KOMITE
§ PERINTIS
§ VETERAN
ISBN :
978-602-8012-70-6
Xii, 492
(24a)---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 105.000,-
|
85.
|
Undang-Undang
& Peraturan Pemerintah Republik
ISBN :
978-602-8012-71-3
Xii, 310 (24a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
86.
|
Seri Himpunan
Peraturan Perundang-Undangan Republik
ISBN :
978-602-8012-72-0
xx, 960 (24a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 250.000,-
|
87.
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
Dilengkapi :
§ UURI Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
§ PPRI Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru
ISBN :
978-602-8012-73-7
X, 174 (24a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
88.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan mum dan Tata Cara
Perpajakan.
Dilengkapi :
§ UURI No. 6 Th.
1983 Ttg. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
§ UURI No. 9 Th.
1994 Ttg. Perubahan Pertama.
§ UURI No. 16 Th.
2000 Ttg. Perubahan Kedua.
§ UURI No. 28 Th.
2007 Ttg. Perubahan Ketiga.
ISBN :
978-602-8012-74-4
Xiv, 458 (24a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 95.000,-
|
89.
|
Seri Himpunan
Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 -2009 Buku 3.
ISBN :
978-602-8012-75-1
xvi, 670 (24a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 200.000,-
|
90.
|
Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi.
(Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009)
Dilengkapi :
Peraturan Perpajakan Yang Terkait Tahun 2009.
ISBN :
978-602-8012-76-8
Xiv, 402 (24a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
91.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Anguktan
Jalan.
ISBN :
978-602-8012-77-5
X,216 (24a)
hlm----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
92.
|
Undang-Undang
Penanaman Modal & Undang-Undang pertambangan Mineral dan Batubara.
Editor :
§ Suyud Margono, SH., M.Hum.
§ Anang Hartono,
SH.
§ Julio Gumanti,
SH.
( With : Easy
Format, English Version)
ISBN :
978-602-8012-78-2
Xii, 234 (26a)
hlm---------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
93.
|
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
Dilengkapi :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah.
ISBN :
978-602-8012-79-9
X, 250 (26a)
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
94.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
ISBN :
978-602-8012-80-5
X, 260 (26a)
hlm---------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
95.
|
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
ISBN :
978-602-8012-81-2
X, 616 (26a)
hlm-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 170.000,-
|
96.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
ISBN :
978-602-8012-82-9
X, 148 (26a)
hlm-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
97.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ISBN :
978-602-8012-83-6
X, 154 (26a)
hlm-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
98.
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 & 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan & Rumah
Sakit
ISBN :
978-602-8012-84-3
X, 188 (26a)
hlm-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
99.
|
Undang-Undang
Republik
Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dilengkapi : PP
RI No. 3 Th. 2008.
ISBN :
978-602-8012-85-0
x, 178 (26a) hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
100
|
Undang-Undang Republik
Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan.
ISBN : 978-602-8012-86-7
x, 116 (26a) hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
101
|
Undang-Undang
Republik
Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dilengkapi : PP
RI No. 6 Th. 2007.
ISBN :
978-602-8012-87-4
x, 214 (26a) hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
102
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Dilengkapi :
- UU RI No. 2 Th.
1986 ttg Paradilan Umum.
- UU RI No. 51 Th.
2009 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Th. 1986 ttg Peradilan Tata Usaha
Negara.
- UU RI No. 5 Th.
1986 ttg Peradilan Tata Usaha Negara
ISBN :
978-602-8012-88-1
x, 261 (26a) hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
103
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP
No. 6 Th. 2007 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan.
Dilengkapi : UU
RI No. 6 Th. 2007
ISBN :
978-602-8012-89-8
x, 206 (26a) hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
104
|
Peraturan
Pemerintah Republik
Dilengkapi : UU
RI No. 17 Th. 2008 ttg Pelayaran.
ISBN :
978-602-8012-90-4
x, 336 (28a) hlm
-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
105
|
Peraturan
Pemerintah Republik
Dilengkapi : - PP
RI No. 9 Th. 2003, - UU RI No. 43 Th. 1999, - UU RI No. 8 Th. 1974.
ISBN :
978-602-8012-91-1
X, 134 (28a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
106
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 29, 31 & 33 Tahun 2009 tentang : - Perubahan
Atas UU No. 15 Th. 1997 ttg Ketransmigrasian, - Meteorologi, Klimatologi,
& Geofisika, - Perfilman.
ISBN :
978-602-8012-92-8
x, 164 (26a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
107
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 & 38 Tahun 2009 tentang :
- Ketenagalistrikan, - Pos.
Dilengkapi :
UU RI No. 8 Tahun
1999 ttg Perlindungan Konsumen
ISBN :
978-602-8012-93-5
x, 152 (26a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
108
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40, 43 & 52 Tahun 2009 tentang : - Kepemudaan, -
Kearsipan, - Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
ISBN :
978-602-8012-94-2
x, 168 (26a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
109
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8
Th. 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.
Dilengkapi :
- UU RI No. 18 Th.
2000 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 8
Th.1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
- UU RI No. 8 Th.
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.
ISBN :
978-602-8012-95-9
x, 210 (26a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
110
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th.
2004 ttg Perikanan.
Dilengkapi : UU
RI No. 31 Th. 2004 ttg Perikanan.
ISBN :
978-602-8012-96-6
X, 154 (28a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
111
|
Himpunan
Peraturan Pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) 2010.
ISBN :
978-602-8012-97-3
x, 256 (28a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp.
75.000,-
|
112
|
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7
Th. 1989 ttg Peradilan Agama.
Dilengkapi : UU
RI No. 7 Th. 1989 ttg Peradilan Agama.
ISBN :
978-602-8012-98-0
x, 110 (28a) hlm
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
113
|
Hukum Acara
Pidana Dari Segi Pembelaan.
Oleh :
- Paingot Rambe Manalu, SH, MH.
- Coky T.N.
Sinambela, SH, MM.
- Laurensius
Rambe Manalu, SH.
ISBN : 978-602-8012-99-7
xiv, 508 hlm
--------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 120.000,-
|
114
|
Keterbukaan Informasi (UNDANG-UNDANG RI No. 14 Th. 2008) &
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunaan Keluarga (UU RI No. 52 Th. 2009)
ISBN :
978-602-8780-00-1
x, 116 hlm (28a)
--------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
115
|
PP RI No. 11 Th.
2010 Ttg. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Dilengkapi :
§ UU Ttg. Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.
§ UU Ttg. Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
§ UU Ttg. Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
ISBN :
978-602-8780-01-8
xii, 390 hlm
(28a) -------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 85.000,-
|
116
|
Peraturan Mentri
Dalam Negri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas DiLingkungan
Pemerintah Daerah.
ISBN : 978-602-8780-02-5
x, 280 ( 28A ) hlm
------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 75.000,-
|
117
|
PP RI No. 14 Th.
2010 Ttg. Pendidikan Kedinasan & PP RI No. 17 Th. 2010 Ttg. Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
ISBN :
978-602-8780-03-2
x, 220 (28a)
hlm--------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
118
|
PP RI No. 16 Th.
2010 Ttg. Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Ttg. Tata Tertib DPRD.
Dilengkapi : - PP RI No. 21 Th. 2007 Ttg. Perub.
Ketiga
- PP RI No. 37
Th. 2006 Ttg. Perub. Kedua
- PP RI No. 37
Th. 2005 Ttg. Perub. Pertama
- PP RI No. 24
Th. 2004 Ttg. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
- Permendagri No.
21 Th. 2007
ISBN :
978-602-8780-04-9
x, 208 (28a)
hlm--------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
119
|
Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP RI NO. 23 TH. 2010),
Pertambangan Mineral dan Baturaba (UU RI NO. 4 TH. 2009), Wilayah
Pertambangan (PP RI NO. 22 TH. 2010).
ISBN :
978-602-8780-05-6
x, 228 (28a)
hlm----------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
120
|
PP RI No. 53 Th.
2010 Ttg. Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dilengkapi : -
UU RI No. 8 Th. 1974 Ttg. Pokok-Pokok Kepegawaian.
- UU RI No. 43
Th. 1999 Ttg. Perub. Atas UU No. 8 Th. 1974 Ttg. Pokok-Pokok Kepegawaian.
ISBN :
978-602-8780-06-3
x, 174 (28a)
hlm----------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
121
|
Peraturan
Presiden Republik
ISBN :
978-602-8780-07-0
xiv, 1086 (28a)
hlm-------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 200.000,-
|
122
|
PP RI No. 55 Th.
2010 Ttg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dilengkapi :
- UU RI No. 4 Th.
2009, - PP RI No. 22 Th. 2010, - PP RI No. 23 Th. 2010
ISBN :
978-602-8780-08-7
x, 258 (30a)
hlm----------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
123
|
PP RI No. 6 Th.
2010 Ttg. Satuan Polisi Pamong Praja.
Dilengkapi :
- UU RI No. 32 Th.
2007 - Permendagri No. 26 Th. 2010
- PP RI No. 38 Th.
2007 - Permendagri No. 27 Th. 2010
- PP RI No. 41 Th.
2007 - Permendagri No. 38 Th. 2010
ISBN :
978-602-8780-09-4
x, 342 (30a)
hlm----------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
124
|
PP RI No. 15 Th.
2010 Ttg. Penyelenggaraan Penataan Ruang.
ISBN :
978-602-8780-10-0
viii, 182 (30a)
hlm---------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
125
|
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2011 & Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (PP RI No. 50 Th.
2007).
Dilengkapi : - UU RI No. 17 Th. 2003, - UU RI No. 1 Th. 2004, - UU RI
No. 15 Th. 2004
ISBN :
978-602-8780-11-7
x, 254 hlm (30a)----------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
126
|
Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah.
Dilengkapi :
-
PP RI No. 74 Tahun 2008 Ttg Guru
-
UU RI No. 15 Tahun 2005 Ttg Guru dan Dosen
ISBN :
978-602-8780-12- 4
X, 160 hlmn
(30a)---------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
127
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas
Peraturan Peremerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Dilengkapi :
-
PP RI No. 27 Tahun 1983 Ttg Pelaksanaan Kitab UU
Hukum Pidana
-
UU RI No. 8 Tahun 1981 Ttg Kitab UU Hukum acara
Pidana
ISBN :
978-602-8780-13-1
x, 228 hlmn
(30a)---------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
128
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar Akuntansi
Pemerintahan.
Dilengkapi :
-
PP RI No. 24 Tahun 2005 Ttg Standar Akuntansi
Pemerintahan
ISBN :
978-602-8780-14-8
xviii, 782 hlmn
(30a)------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 200.000,-
|
129
|
Kumpulan Peraturan Di Bidang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana ( BNPB ).
Berisikan :
-
Perat. Kepala BNPB No. 6 Th. 2008 Ttg Pedoman Penggunaan Dana siap pakai.
-
Perat. Kepala BNPB No. 7 Th. 2008 Ttg Pedoman tata cara pemberian
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
-
Perat. Kepala BNPB No. 8 Th. 2008 Ttg Pemberian dan besaran
bantuan santunan duka cita.
-
Perat. Kepala BNPB No. 13 Th. 2008 Ttg
Pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan Bencana.
-
Permendagri No. 33 Th. 2006 Ttg Pedoman
umum mitigasi Bencana.
-
Permendagri No. 27 Th. 2007 Ttg Pedoman
Penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan Bencana.
-
Kepmendagri No. 131 Th. 2003 Ttg Pedoman
Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi di daerah.
ISBN : 978-602-8780-15-5
x, 264 hlm
(30a)----------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 75.000,-
|
130
|
Cara Cepat Memahami
Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negri sipil.
( PP RI No. 53
Th. 2010 ). Oleh : Hery Amriadi.
Lampiran: Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Th. 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP RI No. 53 Th. 2010.
ISBN :
978-602-8780-16-2
Ukuran :
15cm x 30 cm
xii, 281
hlmn---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 150.000,-
|
131
|
Cara Cepat
Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negri sipil.
( PP RI No. 53
Th. 2010 ). Oleh : Hery Amriadi.
Lampiran:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Th. 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP RI No. 53 Th. 2010.
ISBN :
978-602-8780-16-2
xvi, 461
hlm----------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 100.000,-
|
132
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2011.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 1 Th. 2010 Ttg Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008.
-
UU RI No. 7 Tahun 2010 Ttg Pertanggungjawaban Atas
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009.
-
Permenkeu No. 262/PMK.03/2010 Tentang tata Cara Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota
Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.
ISBN :
978-602-8780-17-9
viii, 192 (32a)
-------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
133
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 15 Th. 2002 Ttg Tindak Pidana Pencucian
Uang.
-
UU RI No. 25 Th. 2003 Ttg Perub. Atas UU RI No. 15
Th. 2002 Ttg Tindak Pidana Pencucian Uang.
ISBN :
978-602-8780-18-6
x, 158
(32a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
134
|
Seri Himpunan
Peraturan Kepegawaian Republik
Buku 4 & 5
(SHPKRI 4 & 5)
ISBN :
978-602-8780-19-3 (Jilid 4)
978-602-8780-20-9 (Jilid 5)
978-602-8780-29-2 (Jilid 6)
xiv, 3742 hlm
-------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 975.000,-
|
135
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang
nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010.
Dilengkapi : - UU
RI No. 49 Th. 2010 Ttg APBN 2010
ISBN :
978-602-8780-21-6
x, 162
(34A)----------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
136
|
Empat Undang-undang
Republik Indonesia Tahun 2010.
Dilengkapi : - Keprotokolan
- Cagar Budaya
- Gerakan Pramuka
- Hortikultura
ISBN :
978-602-8780-22-3
xii, 258 (34a)
hlm---------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
137
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 14 Th. 2008 Ttg Keterbukaan Informasi
Publik.
-
UU RI No. 25 Th. 2009 Ttg Layanan Publik.
ISBN :
978-602-8780-23-0
xii, 162
(34a)--------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
138
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
Dilengkapi :
-
PP RI No. 29 Th. 2000 Ttg Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
-
UU RI No. 18 Th. 1999 Ttg Jasa Konstruksi.
ISBN :
978-602-8780-24-7
x, 136 (34a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
139
|
Pemanfaatan
Pulau-pulau Kecil Terluar ( PP RI No. 62 Th. 2010 )
Mitigasi Bencana
di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( PP RI No. 64 Th. 2010 )
Dilengkapi :
-
UU RI No. 27 Th. 2007 Ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil.
ISBN :
978-602-8780-25-4
xii, 138
(34a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
140
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 22 Th. 2007 Ttg Partai Politik.
ISBN :
978-602-8780-26-1
xii, 242
(34a)--------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
141
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
Dilengkapi :
-
PP RI No. 17 Th. 2010 Ttg Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
ISBN :
978-602-8780-27-8
x, 240
(34a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
142
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi daerah.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 28 Th. 2009 Ttg Pajak daerah dan Retribusi
Daerah.
ISBN :
978-602-8780-28-5
x, 166
(34a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
143
|
Peraturan
Presiden Republik
Dilengkapi : - UU
RI No. 13 Th 2003 Ttg Ketenagakerjaan.
ISBN : 978-602-8780-30-8
x, 172 (34a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
144
|
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pencatatan Pengalihan Paten
Dilengkapi : - UU
RI No. 14 Th 2001 Ttg Paten.
ISBN : 978-602-8780-31-5
x, 130
(34a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
145
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman.
Dilengkapi :
- PP RI No. 45
Th. 2009 Ttg. Penambahan Penyertaan Modal
- Kepres No. 63
Th. 2000 Ttg. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Pemukiman Nasional.
ISBN : 978-602-8780-32-2
x, 156
(34a)---------------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
146
|
3 ( TIGA )
Undang-undang Republik Inonesia Tahun 2011.
Tentang :
§ Geospasial.
§ Akuntan Publik.
§ Keimigrasian.
ISBN :
978-602-8780-34-6
xii, 222 (34a)
hlm------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
147
|
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Ttg Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2012.
Dilengkapi :
§ UU RI No. 3 Th.
2011 Ttg. Transfer Dana.
§ Permendagri No.
3, 4, 5, 8, 10, 14 Th. 2011
ISBN :
978-602-8780-35-3
x, 292 (34a)
hlm-------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 75.000,-
|
148
|
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Ttg Perubahan Kedua Atas Permendagri
No. 13 Th. 2006 Ttg. Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
Dilengkapi :
§ Permendagri No.
59 th. 2007 Ttg. Perub. Atas Permendagri No. 13 Th. 2006 Ttg. Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah.
§ Permendagri No.
13 Th. 2006 Ttg. Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
ISBN :
978-602-8780-36-0
x, 310 (34a)
hlm-------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 75.000,-
|
149
|
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Ttg Pelaksanaan PP No. 8 Th. 2008
Ttg. Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan daerah.
Dilengkapi :
§ PP RI No. 19 Th.
2010 Ttg. Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
xii, 1198 hlm-------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 300.000,-
|
150
|
Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 & 30 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi
Guru Dalam Jabatan & Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
Pendidikan.
Dilengkapi :
§ Permendiknas No.
6 Th. 2010 Ttg. Perub. Atas Permendiknas No. 28 Th. 2005 ttg. Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
§ Permendiknas No.
8 Th. 2010 Ttg. Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa
Penunjang Pendidikan Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal.
§ Permendiknas No.
9 Th. 2010 Ttg. Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.
§ Permendiknas No.
15 Th. 2010 Ttg. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar Di
Kabupaten/Kota.
§ Permendiknas No.
35 Th. 2010 Tt. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.
§ Permendiknas No.
38 Th. 2010 Ttg. Penyesuaian Jabatan Fungsional.
§ Permendiknas No.
48 Th. 2010 Ttg. Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Th.
2010-2014.
§ Permendiknas No.
7 Th. 2011 Ttg. Honorarium Guru Bantu.
ISBN :
978-602-8780-38-4
x, 350 [ 34a ]
hlm-----------------------------------------------------------------------
|
Rp. 90.000,-
|
151
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 23 Th. 1999 Ttg Bank
ISBN :
978-602-8780-40-7
x, 126
(36a)------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
152
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perub. Atas UU No. 24 Th. 2003
Ttg. Mahkamah Konstitusi.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 24 Th. 2003 Ttg. Mahkamah Konstitusi.
-
UU RI No. 48 Th. 2009 Ttg. Kekuasaan Kehakiman.
ISBN :
978-602-8780-41-4
x, 142
(36a)------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 55.000,-
|
153
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perub. Atas UU No. 9 Th. 2006
Ttg.S istem Resi Gudang
Dilengkapi :
- UU
RI No. 9 Th. 2006 Ttg system Resi Gudang.
ISBN :
978-602-8780-42-1
x, 66
(36a)-------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 40.000,-
|
154
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perub. Atas UU No. 32 Th. 1997
Ttg. Perdagangan Berjangka Komoditi.
Dilengkapi :
- UU
RI No. 32 Th. 1997 Ttg Perdagangan
Berjangka Komoditi.
ISBN :
978-602-8780-43-8
x, 184
(36a)------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
155
|
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib
Administrasi Kependudukan.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 23
Th. 2006 Ttg. Administrsi Kependudukan.
-
UU RI No. 52
Th. 2009 Ttg. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
-
PP RI No. 27
Th. 1994 Ttg. Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
-
PP RI No. 37
Th. 2007 Ttg. Pelaksanaan UU No. 23 Th. 2006.
ISBN :
978-602-8780-44-5
xii, 212
(36a)-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
156
|
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
Dilengkapi :
-
PP RI No. 16 Th. 1994 Ttg. Jabatan Fungsional PNS.
-
PP RI No. 9 Th. 2003 Ttg. Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
-
Kepres No. 87 Th. 1999 Ttg. Rumpun Jabatan
Fungsional.
ISBN :
978-602-8780-45-2
xii, 88
(36a)------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 45.000,-
|
157
|
Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tim Evaluasi untuk Penyesuaian
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara.
Dilengkapi :
-
UU RI No. 4
Th. 2009 Ttg. Pertambangan Mineral dan Batu bara.
-
PP RI No. 23
Th. 2010 Ttg. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
-
Inpres No. 1
Th. 2012 Ttg. Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan
batu Bara.
ISBN :
978-602-8780-46-9
xii, 212 (36a)----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 65.000,-
|
158
|
Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri
( Permendagri No.
42 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri no. 55 tahun 2010 )
Dilengkapi :
-
Permendagri No. 55 Tahun 2010.
ISBN : 978-602-8780-47-6
x, 126
(38a)------------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 50.000,-
|
159
|
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.
Dilengkapi :
-
Permendagri
No. 24 Th. 2011 Ttg. Penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
-
Permendagri
No. 47 Th. 2011 Ttg. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2012.
-
Permendagri
No. 57 Th. 2011 Ttg. Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kab./Kota.
-
Permendagri
No. 61 Th. 2011 Ttg. Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik di Daerah.
ISBN :
978-602-8780-48-3
xii, 224 (36a)----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 70.000,-
|
160
|
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
( UU RI No. 12
Th. 2011 )
Bantuan Hukum
( UU RI No. 16 Th. 2011 )
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
( Permendagri No.
53 Th. 2011 )
Dilengkapi :
-
UU RI No. 10 Th. 2004.
ISBN :
978-602-8780-49-0
xii, 380
(38a)-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 95.000,-
|
161
|
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil.
Dilengkapi :
-
PP RI No. 65
Th. 2008 Ttg. Perub. Kedua atas PP No. 32 Th. 1979.
-
PP RI No. 1
Th. 1994 Ttg. Perub. Atas PP No. 32 Th. 1979.
-
PP RI No. 32 Th.
1979 Ttg. Pemberhentian PNS.
-
PP RI No. 9
Th. 2003 Ttg. Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan & Pem,berhentian PNS.
-
UU RI No. 43
Th. 1999 Ttg. Perub. Atas UU No. 8 Th. 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian.
-
UU RI No. 8
Th. 1974 Ttg. Pokok-pokok Kepegawaian.
ISBN :
978-602-8780-50-6
xii, 176
(38a)-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 60.000,-
|
162
|
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.
Dilengkapi :
-
Permendagri
No. 12 Th. 2008 Ttg. Pedoman analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri & Pemerintah Daerah.
-
Permendagri
No. 47 Th. 2008 Ttg. Organisasi dan Tata Kerja Skretariat Pengurus Unit
Nsional KORPS PNS.
-
Permendagri
No. 41 Th. 2010 Ttg. Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri.
ISBN :
978-602-8780-51-3
xii, 456
(38a)-----------------------------------------------------------------------------
|
Rp. 130.000,-
|
Demikian surat penawaran ini kami
sampaikan kepada Bapak/Ibu dengan harapan berkenan untuk memiliki/membelinya.
Untuk itu atas
sambutan dan perhatiannya yang diberikan diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI
Ttd
ADHI SAHADI
Merchandiser
Contac Person :
021 93999392 - 081310003839 - 08170007127
PIN BB : 28bb679d
NB : Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar